Bisnis Jatim

Lindungi Jemaah Umrah, Kemenag dan KAN/BSN Tanda Tangani Kerjasama

 Breaking News
  • Wujud Nyata Komitmen Indosat Ooredoo pada Pendidikan Jakarta, Bisnisjatim.co -Indosat Ooredoo, dengan visinya menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan, memberikan donasi 1.400 komputer untuk mendukung pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini sejalan dengan dua...
  • Siaran Pers: BLACK DINNER 2019 Surabaya, bisnisjatim.co -“Kasih Sayang tidak hanya special pada Tgl 14 February saja, Valentine Day”. Gunawangsa Hotel Manyar mengangkat momen yang lebih universal tentang memaknai pentingnya Hari Kasih Sayang; Hubungan antara...
  • Hadapi Masa Pemulihan Pasien Demam Berdarah Gunakan Wakasa Gold atau W Sun Wakasa Jakarta (bisnisjatim.co) – Awal tahun 2019 ini, sejumlah daerah di Indonesia melaporkan banyaknya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mewabah daerah tersebut. Hingga 22 Januari 2019 lalu, tercatat 34 warga di...
  • Valentine, Hotel Singgasana Surabaya Siapkan 2 Tempat Romantis Surabaya, bisnisjatim.co -Untuk menyambut datangnya hari kasih sayang Valentine, Singgasana Hotel Surabaya menyiapkan paket dinner mulai Rp 100 ribuan dengan lokasi Romantis. Virtaloka, PR Manager Hotel Singgasana Surabaya mengatakan Spesial hari valentine, kami menyediakan pilihan...
  • Karimun Club Surabaya Goes To Madura Island Surabaya, bisnisjatim.co -Membuat suatu komunitas bergairah dan selalu antusias dalam setiap kegiatan tidaklah mudah. Namun hal ini mampu dilakukan Karimun Club Surabaya (KCS) untuk membuat para anggota komunitasnya selalu bersemangat...

Lindungi Jemaah Umrah, Kemenag dan KAN/BSN Tanda Tangani Kerjasama

Lindungi Jemaah Umrah, Kemenag dan KAN/BSN Tanda Tangani Kerjasama
May 30
23:45 2018

Bisnisjatim.co -Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menandatangani kerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) terkait akreditasi lembaga sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh di kantor BSN, Rabu (30/06/2018). Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali dan Sekretaris Jenderal KAN, Kukuh S. Achmad disaksikan Ketua KAN, Bambang Prasetya dan Direktur Bina Umroh Haji Khusus Kementerian Agama M. Arfi Hatim. Acara dihadiri oleh Wakil  Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan BSN dan jajaran Kemenag RI.

Penandatanganan kerjasama ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah terutama yang akhir-akhir ini terjadi karena maraknya biro perjalanan ibadah umrah yang gagal memberangkatkan jemaahnya. Sebagaimana untuk diketahui, sampai saat ini, ada 900 penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah di Indonesia. Tentunya ini menjadi perhatian pemerintah karena banyaknya masyarakat yang terkena dampak kasus tersebut dan hingga kini beberapa biro perjalanan telah diproses secara hukum.

“Jika biro perjalanan umrah mau eksis, harus tersertifikasi agar berjalan sesuai dengan aturan. Jika tidak sesuai, maka biro perjalanan harus ditutup dan dicabut izin operasional PPIU nya,” tegas Nizar.

Nizar menjelaskan, melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan peraturan turunannya menjadi bagian dari solusi permasalahan tersebut di atas. Pada pasal 37 PMA No.8 Tahun 2018 menetapkan bahwa PPIU wajib diakreditasi (sertifikasi) oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, dengan masa berlaku sertifikasi 3 tahun.

Kementerian Agama RI lalu menetapkan skema sertifikasi PPIU sebagai salah satu bentuk pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah. Dipandang perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kualitas pelayanan PPIU oleh lembaga yang kompeten, tidak memihak, bertanggung jawab, terbuka, responsif terhadap keluhan, dan memiliki pendekatan terhadap risiko.

Bambang dalam sambutannya menambahkan, KAN sebagai lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian memfasilitasi Kementerian Agama RI untuk memastikan Lembaga Sertifikasi PPIU sehingga pada akhirnya LSPPIU mendapat pengakuan kredibel, kompeten, dan terpercaya. Sampai saat ini KAN sudah menjalankan sebanyak 19 skema akreditasi lembaga sertifikasi yang didukung oleh asesor, tenaga ahli dan personil lain yang kompeten.

Pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi PPIU (LSPPIU) menggunakan standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 sebagai persyaratan utama LSPPIU disamping persyaratan lainnya yang disusun KAN untuk diberlakukan kepada lembaga sertifikasi PPIU.

“Diharapkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan sektor publik dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia,”ujar Bambang. (red)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment