Bisnis Jatim

Lindungi Jemaah Umrah, Kemenag dan KAN/BSN Tanda Tangani Kerjasama

 Breaking News
  • Siaran Pers: BPJS Kesehatan Surabaya Tambah Fasilitas Kesehatan Surabaya, bisnisjatim.co – Dalam meningkatkan dan meluaskan pelayanan pada peserta program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Surabaya terus berupaya melakukan penambahan kerjasama dengan berbagai Fasilitas Kesehatan (faskes), maupun Optik sebagai pendukung...
  • Siaran Pers: Repnas Jatim Perkuat Suara UMKM Surabaya, bisnisjatim.co -Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Jawa Timur memperkuat suara kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya memenangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019. “Kami...
  • Siaran pers: Hush Puppies Adakan Campaign Roadshow Surabaya, bisnisjatim.co -Sebagai merek pakaian, tas, sepatu dan aksesoris ternama dari Amerika Serikat, hadir di Indonesia secara exclusive oleh PT Transmarco Asia untuk memenuhi kebutuhan akan gaya casual dengan kualitas...
  • Video: KAI Siapkan Kereta Natal Dan Tahun Baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan 394 perjalanan KA masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 ini, terdiri atas 346 perjalanan kereta api reguler serta 48 perjalanan kereta api tambahan...
  • Ibis Budget Tetap Konsisten Dengan Budaya Indonesia Surabaya, Bisnisjatim.co -Terlihat para wanita memakai baju batik berada di dalam Warung Pati Ibis Budget HR Muhammad Surabaya. Pakaian itu ternyata sengaja untuk dikenakan menyambut hari jadi ke 1 Waroeng Pati....

Lindungi Jemaah Umrah, Kemenag dan KAN/BSN Tanda Tangani Kerjasama

Lindungi Jemaah Umrah, Kemenag dan KAN/BSN Tanda Tangani Kerjasama
May 30
23:45 2018

Bisnisjatim.co -Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menandatangani kerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) terkait akreditasi lembaga sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh di kantor BSN, Rabu (30/06/2018). Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali dan Sekretaris Jenderal KAN, Kukuh S. Achmad disaksikan Ketua KAN, Bambang Prasetya dan Direktur Bina Umroh Haji Khusus Kementerian Agama M. Arfi Hatim. Acara dihadiri oleh Wakil  Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan BSN dan jajaran Kemenag RI.

Penandatanganan kerjasama ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah terutama yang akhir-akhir ini terjadi karena maraknya biro perjalanan ibadah umrah yang gagal memberangkatkan jemaahnya. Sebagaimana untuk diketahui, sampai saat ini, ada 900 penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah di Indonesia. Tentunya ini menjadi perhatian pemerintah karena banyaknya masyarakat yang terkena dampak kasus tersebut dan hingga kini beberapa biro perjalanan telah diproses secara hukum.

“Jika biro perjalanan umrah mau eksis, harus tersertifikasi agar berjalan sesuai dengan aturan. Jika tidak sesuai, maka biro perjalanan harus ditutup dan dicabut izin operasional PPIU nya,” tegas Nizar.

Nizar menjelaskan, melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan peraturan turunannya menjadi bagian dari solusi permasalahan tersebut di atas. Pada pasal 37 PMA No.8 Tahun 2018 menetapkan bahwa PPIU wajib diakreditasi (sertifikasi) oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, dengan masa berlaku sertifikasi 3 tahun.

Kementerian Agama RI lalu menetapkan skema sertifikasi PPIU sebagai salah satu bentuk pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah. Dipandang perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kualitas pelayanan PPIU oleh lembaga yang kompeten, tidak memihak, bertanggung jawab, terbuka, responsif terhadap keluhan, dan memiliki pendekatan terhadap risiko.

Bambang dalam sambutannya menambahkan, KAN sebagai lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian memfasilitasi Kementerian Agama RI untuk memastikan Lembaga Sertifikasi PPIU sehingga pada akhirnya LSPPIU mendapat pengakuan kredibel, kompeten, dan terpercaya. Sampai saat ini KAN sudah menjalankan sebanyak 19 skema akreditasi lembaga sertifikasi yang didukung oleh asesor, tenaga ahli dan personil lain yang kompeten.

Pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi PPIU (LSPPIU) menggunakan standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 sebagai persyaratan utama LSPPIU disamping persyaratan lainnya yang disusun KAN untuk diberlakukan kepada lembaga sertifikasi PPIU.

“Diharapkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan sektor publik dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia,”ujar Bambang. (red)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment